Jurnal : PERUMUSAN NORMA SANKSI SERTA PENEGAKAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK INDONESIA

SARTONO, DR. SARTONO, SH., MH (2022) Jurnal : PERUMUSAN NORMA SANKSI SERTA PENEGAKAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK INDONESIA. Syntax Idea, 4 (2). pp. 443-452. ISSN 2684-6853

Text PERUMUSAN NORMA SANKSI SERTA PENEGAKAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK INDONESIA.pdf Download (220kB)

Abstract

Pajaksebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki empat rumusan norma sanksi dalam pungutan pajak, terdapat dua rumusan sanksi pidana yang bersinggungan dengan sanksi administrasi dengan memberi ruang atau kesempatan penegakan hukum diselesaikan denganmendahulukan cara administratif hal ini bertentangan dengan asas ultimum remidium mengakibatkan tidak kepastian hukum. Metode Peneitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang sumber bahan hukum terutama adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, danbahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan ultimum remediumdisebabkan karena dua alasan yakni Pertama, tidak adanya ukuran atau parameter “untuk kepentingan penerimaan negara” dan kedua, “penghentian penyidikan dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak atau tidak atau kurang dibayar”. Penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak digunkan apabila instrumen hukum lain seperti hukum adsministrasi atau hukum perdata tidak efektif.Tujuan pajak bukan menghukum dan memberi nestapa kepada pelaku tetapi mengakhiri pelanggaran dan memulihkan keadaan demi untuk kepentingan penerimaan negara

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	PASCA SARJANA > S2-Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs irene rene
Date Deposited:	24 Feb 2022 10:10
Last Modified:	24 Feb 2022 10:11
URI:	http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/1822

Actions (login required)

View Item