PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI MEDIA TELEVISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK IKATAN JURNALISTIK TELEVISI (IJTI) DALAM MELAKUKAN PROGRAM PENYIARAN

LIANA, SETIAWATI (2021) PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI MEDIA TELEVISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK IKATAN JURNALISTIK TELEVISI (IJTI) DALAM MELAKUKAN PROGRAM PENYIARAN. POSTULATE, X (2). pp. 1-17.

[img] Text
jurnal postulate 2021 bu liana.pdf

Download (470kB)
[img] Text
surat tugas LPPM Bu Liana.pdf

Download (119kB)
[img] Text
Ibu Liana_Tesis.pdf

Download (17MB)

Abstract

Abstrak – artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum bagi media televisi yang melakukan pelanggaran kode etik ikatan jurnalistik televisi indonesia (IJTI) di indonesia. Pokok permasalahan dalam artikel ini membahas bagaimana peranan ikatan jurnalistik televisi Indonesia terhadap media televisi yang ada di Indonesia dilanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ikatan jurnalistik televisi indonesia dalam memberikan sanksi-sanksi pada stasiun televisi yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan ialah ikatan jurnalistik televisi indonesia berperan dalam melaksanakan penerapan hukum juga memberikan perlindungan terkait tayangan siaran yang baik bagi masyarakat. Pertanggungjawaban hukum media televisi yang meklakuak pelanggaran kode etik jurnalistik yaitu dapat dikenakan Pertanggungjawaban pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pers yang menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana yang disebut vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti memiliki makna pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Lembaga penyiaran dalam Undang-Undang penyiaran telah mengatur secara tersendiri dalam pasal 54 yang menyatakan Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, media televisi, Program penyiaran

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: mr purwo agus sucipto
Date Deposited: 08 Sep 2022 08:52
Last Modified: 08 Sep 2022 09:08
URI: http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/2497

Actions (login required)

View Item View Item